Home Nasional Yusril Pertanyakan Alasan Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda.

Yusril Pertanyakan Alasan Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda.

Views : 314
20201104032653

Fakfak – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilihan umum 2024 ditunda. Usulan itupun langsung direspon Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Pertanyaanya bahwa, apa bisa jabatan presiden diperpanjang dua tahun lagi jika merujuk pernyataan cak imin tersebut? Padahal di satu sisi KPU dan pemerintah sudah menetapkan jadwal pemilu di 2024 mendatang.

Kepada media mataradarnews.com, melalui pesan singkatnya, Yusril Ihza Mahendra, Jumat, (25/2) kemarin menjelaskan bahwa usul seperti Cak Imin pernah menjadi polemik beberapa waktu sebelumnya ketika Menteri Investasi diminta oleh Lembaga Survey untuk merespon hasil surveynya.

Dijelaskan Yusril bahwa didalam negara demokrasi, usul, saran, masukkan bahkan kritik sekalipun adalah hal yang biasa – biasa saja. sepanjang hal tersebut masih bersifat konstruktif atau membangun.

Tetapi, lanjut Yusril bahwa terkait usulan penundaan Pemilu 2024 adalah menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang, karena sebagai negara hukum, kata dia, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi.

Diulaskan bahwa UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang2 juga demikian, Singkat Prof. YIM

“Kalau Pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya. Konsekuensi dari peundaan itu adalah masa jabatan Presiden, Wapres, kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya.

Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tsb?”, Tantang Yusril dalam pernyataan tertulisnya kepada media ini.

Yusril bertany lebih lanjut bahwa apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut,

“Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Pak Muhaimin Iskandar dan yang lainya. Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan”, Khawatir Yusril

Diakhir pernyataanya, Yusril katakan bahwa, keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana, Tanggap dia,

“Amandemem UUD 45 menyisakan persoalan besar bagi bangsa kita, yakni kevakuman pengaturan jika negara menghadapi krisis seperti tidak dapatnya diselenggarakan Pemilu.

Sementara tidak ada satu lembaga apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, atau menunjuk seseorang menjadi Pejabat Presiden seperti dilakukan MPRS tahun 1967.

(rls/rr)

mataradar news

error: Content is protected !!