Home Nasional Fraksi PKS Soroti Biaya Pemindahan IKN, Amaliah : “Kesejahteraan Guru jauh Lebih Penting”

Fraksi PKS Soroti Biaya Pemindahan IKN, Amaliah : “Kesejahteraan Guru jauh Lebih Penting”

Views : 202
61e6473132692

Jakarta – Fraksi PKS di DPR-RI menilai, alangkah lebih baik jika sebagian dana yang direncanakan untuk pembangunan IKN, dialihkan untuk memperbaiki kesejahteraan guru.

Hal itu disampaikan Anggota DPR-RI, Fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah yang diupload melalui akun tweeter Fraksi PKS DPR RI yang berhasil diunggah mataradarnews.com, minggu, (23/1) pagi.

Menurut Hanifah bahwa salah satu Visi Presiden yang selalu digunakan sejak masa kampanye ialah peningkatan SDM dan revolusi mental, salah satu bentuk peningkatan SDM adalah Guru.

Karena itu melalui peningkatan kesejahteraan guru maka Visi tersebut bisa terwujud, sayangnya anggaran begitu besar dialokasikan untuk IKN sangat berdampak terhadap peningkatan SDM di Indonesia.

“Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya, tahun berganti tahun, namun kesejahteraan mereka masih saja terabaikan tanpa dipikirkan oleh pemerintah,

Sementara pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin, sangat memprihatinkan, Guru honorer bertahun-tahun menanti nasib”, Suara Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI/Fraksi PKS.

Proyek pembangunan Nusantara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti pernah diungkap Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga Rp 501 triliun.

“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp 501 triliun),” kata Jokowi saat menghadiri Indonesia–PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (4/11/2021).

Lantas, bagaimana skema pembiayaan proyek ibu kota negara baru Nusantara? Perihal pendanaan pemindahan ibu kota negara diatur dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

RUU itu telah disepakati oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN untuk disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR, Selasa (18/1/2022). Kompas.com menerima draf RUU IKN yang sudah dikonfirmasi oleh anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya. sebagaimana dikutip mataradarnews.com.

Pasal 24 Ayat (1) draf RUU itu menyebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara bisa berasal dari dua sumber, yakni:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada Ayat (2) pasal yang sama dikatakan bahwa alokasi pendanaan dilakukan dengan dua mekanisme, yakni: Berpedoman pada Rencana Induk IKN Nusantara dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah.

Selanjutnya, mengacu Pasal 25, yang berwenang menyusun rencana kerja dan anggaran IKN adalah Kepala Otorita IKN. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran IKN akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara, mengutip informasi terbaru dari laman resmi IKN, ikn.go.id, skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya,

Pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta. Besaran itu berubah dari informasi yang semula dimuat laman resmi IKN. Awalnya disebutkan bahwa pembiayaan IKN 54,2 persen dilakukan melalui sistem KPBU. Lalu, 26,4 persen dari investasi swasta dan BUMN/D. Selebihnya, dana didapat dari APBN.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro juga pernah mengatakan, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada APBN, tetapi mengandalkan investasi.

“Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta,” kata Juri melalui siaran pers, Senin (28/6/2021). (fitri/rr)

mataradar news

error: Content is protected !!