Home Kesehatan Program Penanganan dan Pencegahan Stunting Bisa Menggunakan Dana Kampung,?

Program Penanganan dan Pencegahan Stunting Bisa Menggunakan Dana Kampung,?

Views : 139
WhatsApp Image 2021-11-21 at 04.45.39

“Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting”

Fakfak – Dinas Kesehatan melalui Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menggelar kegiatan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan, penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Fakfak, Jumat, (19/11) kemarin bertempat di Hotel Grand Papua Fakfak.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 149 orang peserta berasal dari 10 Puskesmas di wilayah Kabupaten Fakfak dan dibagi dalam dua gelombang,

Gelombang pertama berlangsung 19 November 2021 diikuti oleh 81 orang, dan Gelombang kedua berlangsung 20 November 2021 diikuti oleh 68 orang peserta, begitu dijelaskan Dewi Kunde (sapaan pendek) Bernadeth K.H. Dewi Kunde.

Lanjut dijelaskan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadeth Dewi, K.H. Kunde, SKM. M.K.M bahwa, pelaksanaan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertujuan membantu layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas.

Untuk melancarkan program penanganan dan pencegahan stunting ditingkat kampung, bisakah dana kampung digunakan untuk program tersebut, Kepada media ini, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Fakfak, Dewi Kunde singkat mengatakan, boleh.

Menurutnya, alokasi dana kampung bisa untuk program penanganan dan pencegahan stunting ditingkat kampung, dan sesuai dengan Permendesa Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.

Dijelaskan Pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa.

Selanjutnya lewat Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait.

“Boleh, Dana desa atau sebutan dana kampung bisa dialokasikan sebesar 20 persen digunakan untuk dapat memfasilitasi program penanganan dan pencegahan stunting di tingkat kampung berdasarkan hasil rembuk bersama melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM)”, Jelas Dewi.

Sebetulnya, lanjut Dewi alokasi dana desa/kampung untuk program penanganan dan pencegahan stunting sejak tahun 2019 lalu sampai dengan tahun 2020,

Namun bertepatan dengan kasus pandemi covid – 19 sehingga alokasi dana untuk program stunting terpaksa direvocusing sampai tahun 2021 ini, rencana tahun 2022 besok akan dievaluasi kembali dan berharap mendpatkan perhatian dari pemerintah.

Bahwa penanganan dan pencegahan program stunting tersebut tidak saja menjadi beban dinas kesehatan namun ada dinas-dinas lain yang berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur umum yang dapat mendukung program penanganan dan pencegahan stunting tersebut, Terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Gondo Suprapto, SKM, M.Si mengatakan, KPM (Kader Pembangunan Manusia) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di kampung terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting.

“Pengertian konvergensi intervensi pada sasaran adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses layanan atau intervensi yang diperlukan untuk penanganan stunting secara terintegrasi,”ujar Gondo Suprapto.

Tugas dan peran KPM adalah untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.

“Sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok kampung, serta memastikan bahwa setiap kampung mendapatkan layanan yang berkualitas,”jelasnya. (RR)

mataradar news

error: Content is protected !!