Home Ekonomi Penandatanganan 41 Kesepakatan Komersial, Hasilkan Penerimaan Sekitar Us$ 3,62 Miliar

Penandatanganan 41 Kesepakatan Komersial, Hasilkan Penerimaan Sekitar Us$ 3,62 Miliar

Views : 100
WhatsApp Image 2021-12-01 at 21.05.29

Denpasar – Sebanyak 41 kesepakatan komersial ditandatangani bertepatan dengan gelaran acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Rabu (1/12).

Kesepakatan tersebut meliputi 12 perjanjian jual beli dengan total komitmen pasokan sebesar 189 miliar british thermal unit per hari (BBTUD) dan 620 ribu metrik ton LPG per tahun, 1 heads of agreement (HoA), 2 memorandum of understanding (MoU), dan 26 perjanjian sebagai implementasi penyesuaian harga gas bumi dengan volume sebesar 926 BBTUD.Rentang durasi kontrak dari 2 hingga 14 tahun.

“Potensi penerimaan untuk penjualan gas bumi dan LPG tersebut mencapai US$ 3,62 Miliar dengan penerimaan Bagian Negara sebesar US$1,14 miliar,” kata Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Fatar Yani usai menyaksikan penandatanganan.

Penandatanganan kontrak-kontrak gas ini, tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi yang terpenting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional. Gas yang terjual sebagian akan disuplay ke pabrik pupuk di Sumatera Selatan dan Jawa Timur,

Untuk pengembangan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur, dan kelistrikan di Kepulauan Riau, serta pasokan LPG dari Sumatera Selatan dan Jawa Timur untuk kebutuhan dalam negeri. “Ini menunjukkan komitmen hulu migas dalam menjaga ketahanan energi Nasional,” katanya.

Kesepakatanini, kata Fatar, menunjukkan koordinasi yang baik antara SKK Migas, pembeli dan penjual. SKK Migas mengharapkan kerjasama ini terus di jaga dan ditingkatkan untuk memastikan seluruh produksi gas bumi dan LPG dapat dimonetisasi dengan optimal.

Komersialisasi gas bumi menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang SKK Migas dengan produksi gas bumi sebesar12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030.

Produksi tersebut akan diprioritaskan untuk pembeli dalam negeri. Tantangan saat ini adalah integrasi infrastruktur dan pengembangan demand.

“Padahal, proyek gas bumi tidak akan berjalan tanpa ada kepastian pembeli,” kata Deputi Keuangan dan Monetisasi, SKK Migas, Arief S. Handoko. Untuk itu, kata dia, perlu ada keinginan yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk mengintegrasikan infrastruktur dan melakukan sinergi baik dari hulu, midstream dan pembeli sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pembeli gas bumi di dalam negeri.

Lebih lanjut Arief mengatakan “dengan adanya kebijakan penyesuaian harga gas dari pemerintah untuk beberapa sektor industri dan sektor kelistrikan yang di kelola oleh PLN, harapannya demand penyerapan gas bisa menjadi lebih tinggi untuk bisa mendukung program peningkatan lifting SKK Migas”

Adapun kesepakatan jual beli gas yang ditandatangani antara lain perjanjian jual beli gas bumi (PJBG) antara Petronas Carigali Ketapang II Ltd denganPT Petrogas Jatim Utama,

Amandemen perjanjian jual beli LPG antara Petro China International Jabung Limited dengan PT Pertamina Patra Niaga, MoU antara Kris Energy (Satria) Limited dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, serta SideLetter of Agreement untuk Penyesuaian Harga Gas antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Diketahui bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (rls/RR)

mataradar news

error: Content is protected !!