Home Ekonomi Bahlil Tak Ingin Pengalaman Pahitnya Mengurus Izin UMKM Dirasakan Masyarakat Lain,

Bahlil Tak Ingin Pengalaman Pahitnya Mengurus Izin UMKM Dirasakan Masyarakat Lain,

Views : 216
WhatsApp Image 2021-12-15 at 05.17.32

“Jangan pernah meremehkan UMKM. Saya alumni UMKM dan punya pengalaman urus izin berhari-hari. Saya tidak mau pengalaman pahit itu dirasakan oleh bapak dan ibu yang hadir di sini,” ungkap Bahlil.

Fakfak – Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia tak ingin pengalaman pahitnya ketika mengurus Izin UMKM selama ini jangan terulang lagi, apalagi dirasakan oleh masyarakat/pengusaha lain yang ingin memiliki izin berusaha.

Bahlil bahkan katakan bahwa, pemerintah terus berkomitmen mendorong kemudahan izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satunya melalui percepatan perizinan berusaha, saat ini, pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) mudah diproses melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dapat diunduh lewat Google Playstore,

Lebih lanjut kata Bahlil, dalam kondisi pandemi Covid-19, yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional bukanlah pengusaha besar, melainkan UMKM.

Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menunjukkan keberpihakannya dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dengan memfasilitasi berbagai kemudahan dalam pengurusan izin usaha.

“Jangan pernah meremehkan UMKM. Saya alumni UMKM dan punya pengalaman urus izin berhari-hari. Saya tidak mau pengalaman pahit itu dirasakan oleh bapak dan ibu yang hadir di sini,” ungkap Bahlil.

“Kemarin kita sudah melakukan uji coba menerbitkan NIB melalui ponsel, hanya perlu e-KTP. Ini pertama kalinya. Di mana pun Bapak dan Ibu semua dapat mengurus izin via ponsel, tanpa bayar. Kita akan terus dorong UMKM menjadi formal,” ujarnya melalui siaran pers tertulis, Selasa (14/12).

Melalui akun tweeter @Bahlilahadalia yang berhasil diunggah media ini, dia katakan bahwa :lebih dari 900 UMK yang berhasil mengurus NIB melalui aplikasi OSS, Indonesia hadir dengan pendampingan langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM. (rls/RR).

mataradar news

error: Content is protected !!