Home Ekonomi APBD Tahun 2022 Menurun, DPRD Fakfak Soroti Dua Komponen Pendapatan.

APBD Tahun 2022 Menurun, DPRD Fakfak Soroti Dua Komponen Pendapatan.

Views : 238
WhatsApp Image 2022-03-14 at 20.25.11

Fakfak – Sidang Pripurna DPRD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022 usai dilaksanakan dan ditetapkan anggaran pada, Selasa, (15/3) kemarin sebesar Rp. Rp. 1.199.850.226.577,00, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 60.785.393.828,00,  dan pendapatan transfer sebesar Rp 1.139.064.832.749,00.

Belanja sebesar Rp.1.285.850.226.577,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 898.220.666.690,00, belanja modal sebesar Rp.186.756.204.747,00 dan Belanja tidak terduga sebesar Rp 10.000.000.000,00 serta belanja transfer sebesar Rp 190.873.355.140.

Suplus/defisit sebesar minus Rp.86.000.000.000,00 dan untuk Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan Rp.87.000.000.000, Pengeluaran pembiayaan Rp 1.000.000.000,00, pembiayaan netto Rp.86.000.000.000,00 serta sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar  Rp 0,00 (Nol Persen).

Melihat pada postur APBD tahun anggaran 2022 pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami peningkatan,

Hasil Pajak Daerah ditargetkan sebesar 8.175.986.365,00 menurun sebesar 381.037.253, atau -4,45%  dari APBD tahun 2021 sebesar 8.557.023.618,00 Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar 3.437.297.557,00 menurun sebesar 887.702.443,00 atau -20,52% dari APBD tahun 2021 sebesar 4.325.000.000,00

Maka Badan Anggaran Dewan mencermati pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan,  jawaban Bupati   terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan, dan juga pokok-pokok pikiran Komisi-Komisi Dewan menyarankan kepada pemerintah daerah, perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain

Peningkatan Pajak dan Retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah  disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang ada di daerah ini.

Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan PAD demi terciptanya efektifitas dan efesiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Peningkatan penerimaan pendapatan melalui modal atau investasi, Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan terutama pada komponen pajak dan retribusi daerah. Namun dalam kenyataanya terlihat pada Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 terdapat piutang pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 6.356.996.077,10

Piutang pajak tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 5.763.194.077,10 serta retribusi daerah sebesar Rp 593.802.000,00. dan juga ada SPPT PBB P2 yang masih bermasalah,

Banggar DPRD Fakfak meminta kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pendataan secara menyeluruh pada objek dan subjek pajak. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang valid atas objek dan subjek pajak PBB P2, Serta Piutang Pajak komponen lainya sebesar 1,2 Miliar lebih yang belum tertagi. maka itu Badan Anggaran Dewan meminta kepada pemerintah daerah agar piutang tersebut bisa tertagih sehingga menjadi penerimaan bagi daerah, (ret).

mataradar news

error: Content is protected !!