Home Daerah Rencana Kontinjensi Harus Berimplikasi Satu Dokumen Perencanaan, Begini harapan Wabup Kaimana

Rencana Kontinjensi Harus Berimplikasi Satu Dokumen Perencanaan, Begini harapan Wabup Kaimana

Views : 173
WhatsApp Image 2022-04-12 at 17.02.51

“Membuka Acara RENKON, Wakil Bupati Kaimana minta untuk semua pihak terkait agar serius dalam penyusunan RENKON untuk penanggulangan bencana nanti”

Kaimana – Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Furuada memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi (RENKON) Rencana Kontijensi yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kaimana, senin, (11/4) kemarin.

Kegiatan tersebut secara resmi dihadiri Gubernur Papua Barat melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Dr. Ir. R.M. Thamrin Payapo, M.H, dalam agenda Pembukaaan (Kegiatan Penyusuanan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Kaimana). 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada menyampaikan kami selaku Pemerintah Daerah sangat berterimakasih dengan adanya kegiatan kemarin. Karena Perencanaan Kontingensi merupakan pemodelan mutakhir merespon bencana yang Cepat, Tepat, Efektif, Efisien, Bertanggung Gugat, dalam pelaksanaan mandat perlindungan dan pengungsian Masyarakat terpapar Bencana.

“Saya selaku Wakil Bupati dan mewakili Pemerintah Daerah, sangat mengharapkan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) ancaman Gempa Bumi dan Tsunami dapat terlaksana dengan baik, untuk mengantisipasi bencana-bencana Alam yang akan terjadi di kemudian hari nanti”. Ujar Wakil Bupati (Hasbulla Furuada)

Lanjutnya, Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) yang merupakan satu Dokumen Perencanan yang disusun untuk memprediksi resiko keterpaparan dari suatu kejadian ancaman, baik pada masa Pra bencana, saat terjadi bencana serta pasca bencana dengan mengedepankan pengurangan resiko bencana, baik bencana alam maupun Non-Alam.

Rencana Kontinjensi dalam penyusunan harus mengacu pada dokumen rencana penanggulangan bencana yang di singkat (RPB), dokumen kajian resiko bencana (KRB), dan dokumen rencana penanganan kedaruratan bencana (RPKB) dengan berlandaskan pada UU No 24 Tahun 2007 beserta peraturan lainya. Tutupnya, (rls/rr)

mataradar news

error: Content is protected !!